.png%26output%3Dwebp%26w%3D1000%26q%3D80&w=3840&q=75)
leaderboard
TEMBILAHAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menggelar diskusi publik bertajuk “Tantangan dan Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Rakyat” di Best Cafe Tembilahan, Selasa (10/2/2026) malam. Kegiatan ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa dan aktivis di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Diskusi yang terbuka bagi para aktivis tersebut menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga akademisi. Mereka adalah Andi Dharma Taufik selaku Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, H Ruslan Kepala UPT Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Efrizon Kepala Bappenda Inhil, serta Jamri dari kalangan akademisi.
Dalam pemaparannya, Andi Dharma Taufik menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau mendorong pembaruan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami dari Pansus mendorong agar Pergub ini segera diperbaharui, supaya pendapatan daerah bisa lebih meningkat. Kita minta Bappenda Riau memperbaharui Pergub ini agar NAP (Nilai Air Permukaan) kita bisa meningkat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dinas teknis seperti DLHK yang berperan dalam penerbitan izin usaha. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap optimal.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau, H Ruslan, menyoroti persoalan Pajak Air Permukaan (PAP). Ia mengungkapkan masih adanya potensi kebocoran pendapatan, khususnya dari sektor pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan.
“Saat ini pemanfaatan air permukaan tidak jelas alirannya ke mana, seperti di wilayah Sambu. Kami minta kepada dewan agar mempersiapkan tera dan kalibrasi terhadap perusahaan-perusahaan, karena pendapatan kita bocor di situ,” ungkapnya.
Ruslan juga mengakui adanya kendala di lapangan saat melakukan pengawasan. “Seperti kami tidak bisa masuk, dengan alasan yang bertanggung jawab tidak ada di tempat,” tambahnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dari peserta. Para mahasiswa menyoroti transparansi, pengawasan, serta komitmen pemerintah dalam memastikan PAD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, HMI Cabang Tembilahan berharap lahir rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah demi pembangunan yang lebih merata dan berpihak pada rakyat.
